Feri Amsari: Banyak PNS Muda Korupsi Tanda Birokrasi Bobrok?
Jakarta - Pusat Penelitian dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) merilis 50 persen pegawai negeri sipil (PNS) muda kaya terindikasi korupsi. Munculnya data ini mengingatkan pada sosok Gayus Tambunan. Jika ada banyak orang seperti Gayus, apakah ini pertanda birokrasi sudah demikian bobrok?
"Kita harus apresiasi temuan PPATK. Selanjutnya apakah penegak hukum mau menindaklanjuti atau tidak. Apakah KPK mau tampung data PPATK? Ini harus segera ditindak, karena ini kan bukti bahwa PNS kita itu tidak ubahnya sepeti Gayus. Mereka muda, memiliki rekening luar biasa dan tidak diketahui dari mana. Apakah birokrasi kita bobrok? Apakah semua bermain?" ujar pengamat hukum Feri Amsari.
Berikut ini wawancara detikcom dengan Feri yang juga akademisi Universitas Andalas, Jumat (9/12/2011):
PPATK mengindikasi ada 50 persen PNS muda kaya yang terindikasi korupsi, karena ada jumlah rekening yang tidak wajar. Pendapat Anda?
Kita harus apresiasi temuan PPATK. Selanjutnya apakah penegak hukum mau menindaklanjuti atau tidak. Apakah KPK mau tampung data PPATK? Ini harus segera ditindak, karena ini kan bukti bahwa PNS kita itu tidak ubahnya sepeti Gayus. Mereka muda, memiliki rekening luar biasa dan tidak diketahui dari mana. Apakah birokrasi kita bobrok? Apakah semua bermain?
Menurut Anda mengapa fenomena ini terjadi?
Ini bisa saja karena memang sudah ada pola dan perilaku koruptif yang ditiru dan dilanjutkan. Jadi sekarang bayangan saya, kalau ada banyak PNS muda yang punya rekening gendut tanpa jelas asalnya, apalagi pejabat.
Ini perlu jadi evaluasi besar SBY. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi juga harus bertindak. Harus perlu langkah luar biasa.
Salah satu modusnya adalah dengan memakai proyek fiktif. Ini menunjukkan masih sangat longgarnya pengawasan di kementerian?
Saya kira iya. Biasanya yang dievaluasi hanya masuknya PNS setelah libur panjang. Nanti jangan hanya ini saja yang dilihat. Kinerja mereka juga harus dilihat dengan baik. Soal proyek fiktif, saya kira ini banyak yang bermain. Suatu proyek mustahil fiktif kalau seluruh lapisan tidak bermain. Ini menunjukkan di seluruh lini ada permasalahan.
Perlukah semua PNS tanpa pandang bulu harus melaporkan harta kekayaannya?
Seharusnya tanpa melapor pun, PPATK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa mendeteksi lonjakan rekening. Kalau ada lonjakan yang tiba-tiba pasti curiga. Kalau sudah ada begini harus segera diusut.
Jika pengusutannya lambat dan hanya lempar-lempar tugas dari instansi yang satu ke instansi yang lain?
Kalau itu yang terjadi, maka birokrasi akan semakin bobrok. PNS ini kan yang memberikan pelayanan publik dan jadi contoh masyarakat luas. Kalau dibiarkan saja, pelayanan pada masyarakat semakin bertele-tele, dan akan semakin kusut.
Terobosan seperti apa yang diperlukan?
Kementerian PAN harus kooperatif dengan PPATK dan KPK dalam beri data, apakah di sebuah kementerian itu memiliki kinerja benar atau fiktif belaka. Ini harus jadi perhatian Kementerian PAN. Kalau memang kementerian terlalu banyak berisi orang-orang yang korupsi, maka satu generasi harus dipotong. Kalau berani, satu generasi yang bermasalah di kementerian itu dipotong diganti dengan yang tidak bermasalah.
Sekarang sudah perlukah pemotongan satu generasi di kementerian?
Jika memang kementerian merupakan sekumpulan penyamun ya harus dilakukan. Sekarang harus dilihat dan diselidiki dulu. Ini adalah bagian dari upaya luar biasa untuk memperbaiki birokrasi dan memberantas korupsi.
"Kita harus apresiasi temuan PPATK. Selanjutnya apakah penegak hukum mau menindaklanjuti atau tidak. Apakah KPK mau tampung data PPATK? Ini harus segera ditindak, karena ini kan bukti bahwa PNS kita itu tidak ubahnya sepeti Gayus. Mereka muda, memiliki rekening luar biasa dan tidak diketahui dari mana. Apakah birokrasi kita bobrok? Apakah semua bermain?" ujar pengamat hukum Feri Amsari.
Berikut ini wawancara detikcom dengan Feri yang juga akademisi Universitas Andalas, Jumat (9/12/2011):
PPATK mengindikasi ada 50 persen PNS muda kaya yang terindikasi korupsi, karena ada jumlah rekening yang tidak wajar. Pendapat Anda?
Kita harus apresiasi temuan PPATK. Selanjutnya apakah penegak hukum mau menindaklanjuti atau tidak. Apakah KPK mau tampung data PPATK? Ini harus segera ditindak, karena ini kan bukti bahwa PNS kita itu tidak ubahnya sepeti Gayus. Mereka muda, memiliki rekening luar biasa dan tidak diketahui dari mana. Apakah birokrasi kita bobrok? Apakah semua bermain?
Menurut Anda mengapa fenomena ini terjadi?
Ini bisa saja karena memang sudah ada pola dan perilaku koruptif yang ditiru dan dilanjutkan. Jadi sekarang bayangan saya, kalau ada banyak PNS muda yang punya rekening gendut tanpa jelas asalnya, apalagi pejabat.
Ini perlu jadi evaluasi besar SBY. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi juga harus bertindak. Harus perlu langkah luar biasa.
Salah satu modusnya adalah dengan memakai proyek fiktif. Ini menunjukkan masih sangat longgarnya pengawasan di kementerian?
Saya kira iya. Biasanya yang dievaluasi hanya masuknya PNS setelah libur panjang. Nanti jangan hanya ini saja yang dilihat. Kinerja mereka juga harus dilihat dengan baik. Soal proyek fiktif, saya kira ini banyak yang bermain. Suatu proyek mustahil fiktif kalau seluruh lapisan tidak bermain. Ini menunjukkan di seluruh lini ada permasalahan.
Perlukah semua PNS tanpa pandang bulu harus melaporkan harta kekayaannya?
Seharusnya tanpa melapor pun, PPATK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa mendeteksi lonjakan rekening. Kalau ada lonjakan yang tiba-tiba pasti curiga. Kalau sudah ada begini harus segera diusut.
Jika pengusutannya lambat dan hanya lempar-lempar tugas dari instansi yang satu ke instansi yang lain?
Kalau itu yang terjadi, maka birokrasi akan semakin bobrok. PNS ini kan yang memberikan pelayanan publik dan jadi contoh masyarakat luas. Kalau dibiarkan saja, pelayanan pada masyarakat semakin bertele-tele, dan akan semakin kusut.
Terobosan seperti apa yang diperlukan?
Kementerian PAN harus kooperatif dengan PPATK dan KPK dalam beri data, apakah di sebuah kementerian itu memiliki kinerja benar atau fiktif belaka. Ini harus jadi perhatian Kementerian PAN. Kalau memang kementerian terlalu banyak berisi orang-orang yang korupsi, maka satu generasi harus dipotong. Kalau berani, satu generasi yang bermasalah di kementerian itu dipotong diganti dengan yang tidak bermasalah.
Sekarang sudah perlukah pemotongan satu generasi di kementerian?
Jika memang kementerian merupakan sekumpulan penyamun ya harus dilakukan. Sekarang harus dilihat dan diselidiki dulu. Ini adalah bagian dari upaya luar biasa untuk memperbaiki birokrasi dan memberantas korupsi.
0komentar
Posting Komentar